Aneka Macam Perjanjian Meliputi Nominat & Innominat: Aneka Macam Perjanjian Meliputi Nominat & Innominat

Aneka Macam Perjanjian Meliputi Nominat & Innominat

BAB I

Dalam melakukan berbagai bisnis maka akan menimbulkan berbagai macam perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut dimana perjanjian-perjanjian tersebut harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Salah satunya yaitu perjanjian bernama yang telah dijelaskan dalam Pasal 1319 KUH Perdata bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum.

Perjanjian pertanggungan mengandung unsur untung rugi yang digantungkan pada keadaan yang tidak tentu. Dewasa ini juga semakin banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan individu dengan kata lain membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini seseorang yang telah diberikan kekuasaan atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain dapat dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya bahwa apa yang dilakukan si penerima kuasa adalah tanggungan dari si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Dalam suatu perjanjian kadang terjadi perselisihan yang terjadi diantara keduanya karena adanya salah satu pihak yang dirugikan. Maka dari itu perselisihan yang terjadi diperlukan perdamaian untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Pada makalah ini akan dijelaskan empat perjanjian yang termasuk perjanjian bernama yaitu perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perjanjian untung-untungan?

2. Bagaimana konsep pemberian kuasa?

3. Bagaimana konsep perjanjian penanggungan utang?

4. Bagaimana konsep perjanjian perdamaian?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui konsep perjanjian untung- untungan

2. Untuk mengetahui konsep pemberian kuasa

3. Untuk mengetahui konsep perjanjian penanggungan utang

4. Untuk mengetahui konsep perjanjian perdamaian

BAB II

PEMBAHASAN

1. PERJANJIAN NOMINAAT

a. Istilah dan Pengertian Kontrak Nominat

Istilah kontrak nominaat adalah terjemahan dari nominaat contract. Kontrak nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama atau benoemde dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi:

"Semua perjanjian, bark yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu."

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUH Perdata. Maksud pembedaan dalam Pasal 1319 KUH Perdata adalah bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana terdapat dalam titel-titel I, 11, dan IV. Pasal 1319 KUH Perdata tidak lupa menyebutkan titel IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagian menyimpang dari ketentuan umum tali, terutama yang dimaksudkan adalah isi dari titel-titel V sampai dengan XVIII. Ketentuan-ketentuan dalam titel ini, yang dalam praktik lazim disebut dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 17; Vollmar, 1984: 145).

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur perjanjian bernama, yaitu perjanjian bernama terdapat dalam KUH Perdata, perjanjian bernama dikuasai oleh titel I, 11, IV, dan V sampai dengan titel XVIII KUH Perdata, dan perjanjian bernama jumlahnya terbatas.

b. Jenis-jenis Kontrak Nominaat

Kontrak nominaat diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Bab 5 sampai dengan Bab 18. Jumlah pasal yang mengatur tenting kontrak niminaat ini sebanyak 394 pasal. Di dalam KUH Perdata ada 15 (lima belas) jenis kontrak nominat, yaitu :

1. Jual beli

2. Tukar menukar

3. Sewa menyewa

4. Perjanjian melakukan perkerjaan

5. Persekutuan perdata

12. Bunga tetap atau abadi

13. Perjanjian untung untungan

14. Penanggungan utahng

15. Perdamaian

c. Perjanjian Untung-Untungan

Sesuai yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1774 bahwa perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Perjanjian untung-untungan dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Perjanjian pertanggungan (asuransi)

Menurut undang-undang, asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menerima suatu premie, menyanggupi kepada orang yang ditanggung untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu.

2. Bunga cagak hidup

Bunga cagak hidup adalah bunga yang dibayarkan setiap tahun (bulan) oleh seseorang kepada orang yang ditunjuk selama ia masih hidup untuk keperluan sehari-hari.^[3] Seorang yang mengadakan suatu perjanjian cagak hidup dapat dipersamakan dengan seorang yang mengadakan sebuah “dana pensiun” bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain yang diberikan kenikmatan atas bunga tersebut. Jika ia berusia panjang maka beruntunglah diaatas kerugian pihak lawannya, sebaliknya jika ia tidak berumur panjang maka beruntunglah pihak lawannya. Disitulah letaknya unsur untung-untungan dalam perjanjian cagak hidup.

Cara terjadinya bunga cagak hidup telah diatur dalam Pasal 1775 KUH Perdata menjadi tiga cara yaitu perjanjian, hibah, dan wasiat. Sedangkan orang yang berhak menerima bunga cagak hidup telah diatur dalam Pasal 1776 s.d 1778 KUH Perdata yaitu atas diri orang yang memberikan pinjaman; atas diri orang yang diberi manfaat dari bunga tersebut; atas diri seorang pihak ketiga, walaupun orang ini tidak mendapat manfaat daripadanya; atas diri satu orang atau lebih; dan dapat diadakan untuk seorang pihak ketiga, meskipun uangnya diberikan oleh orang lain.

3. Perjudian dan pertaruhan

Perjudian dan pertaruhan telah diatur dalam Pasal 1788 sampai dengan 1791 KUH Perdata. Perjudian merupakan perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada harta semula. Sedangkan pertaruhan adalah harta benda yang dipasang ketika berjudi. Perjudian dan pertaruhan termasuk perikatan wajar. Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian ini tidak mempunyai hak menuntut ke pengadilan, apabila salah satu pihak wanprestasi karena dalam undang-undang No 7 tahun 1974 tentang perjudian disebutkan bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan bangsa dan Negara. Di samping itu sifat tidak ada gugatan hukum dapat disimpulkan dari Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata bahwa terhadap perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dituntut kembali.

d. Pemberian Kuasa

Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. (Pasal 1792 KUH Perdata).

Apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Akta umum, artinya pemberian kuasa dilakukan di hadapan dan di muka Notaris.

b. Surat di bawah tangan, artinya surat kuasa hanya dapat dibuatkan para pihak.

c. Lisan, artinya surat kuasa yang dilakukan secara lisan.

d. Diam-diam, artinya surat kuasa yang dilakukan secara diam-diam.

e. Cuma-Cuma, artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.

f. Kata khusus, artinya pemberian kuasa hanya mengenai kepentingan tertentu saja.

g. Umum, artinya isi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

Hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa yaitu melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan serta memberi laporan kepada pemberi kuasa. Sedangkan kewajiban pemberi kuasa yaitu memenuhi perjanjian yang telah dibuat baik membayar upah maupun memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa. Disamping kewajiban, ada juga hak penerima kuasa yaitu menerima jasa dari pemberi kuasa dan sebaliknya hak pemberi kuasa yaitu menerima hasil dari penerima kuasa.

Dalam pasal 1813 KUHPerdata, pemberian kuasa dapat berakhir dengan cara ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

e. Perjanjian Penanggungan Utang

Penanggungan adalah suatu persetujuan dimana, pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.(Ps. 1820 KUHPerdata)

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.

Seorang penanggung akan kehilangan haknya untuk menagih kembali dari si berhutang apa yang telah dibayarkan kepada si berpiutang apabila ia membayar hutang dengan tidak memberitahukan si berhutang. Disamping itu hak dari si penanggung ada dua yaitu :

1. Ia berhak, jika ditagih meminta supaya si berpiutang menuntut terlebih dahulu kepada si berhutang, jika perlu dengan menyita kekayaan si berhutang.

2. Jika ada beberapa orang yang menanggung satu hutang, maka ia berhak meminta agar pembayaran dipikul bersama-sama.

Di dalam pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai, dibukti dengan penyimpanan atau penitipan , pembaharuan utang, kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan, dan berlakunya syarat peradilan.

f. Perjajian Perdamaian

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. (Pasal 1851 KUH Perdata)

Adapun orang yang tidak berwenang mengadakan perdamaian yaitu :

a. Para wali dan pengampu, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan dari Bab XV dan Bab XVII dalam buku Kesatu KUH Perdata,

b. Kepala-kepala daerah dan kepala lembaga-lembaga umum.

Objek perjanjian perdamaian ditur dalam Pasal 1853 KUH Perdata yaitu :

1. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran.

2. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Perdamaian yang tidak dibolehkan yaitu perdamaian mengenai kekeliruan baik dengan cara penipuan atau paksaan. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

2. PERJANJIAN INNOMINAT

a. Pengertian Perjanjian Tidak Bernama dan Dasar Hukumnya

Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi: ”semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Di luar KUHPerdata dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, dan lain sebaginya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat maupun innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.

Leasing sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti menyewakan. Di Indonesia, leasing lebih sering diistilahkan dengan nama “sewa guna usaha”. Sewa Guna Usaha adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Secara umum leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 memberikan definisi leasing, yaitu: “Sewa-guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”

Leasing sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama sampai saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Pengaturan leasing baru terdapat pada tingkat Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan-peraturan lain dibawahnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pegangan yang pasti adalah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Februari 1974.

Leasing merupakan perjanjian yang lahir dari praktek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak. Leasing sebagai salah satu lembaga hukum perjanjian merupakan perjanjian in-nominat (perjanjian tidak bernama) dimana ketentuan mengenai perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, leasing tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab I dan Bab II KUHPerdata, hal ini seperti yang ditentukan dalam pasal 1319 KUHPerdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Lembaga Leasing merupakan suatu hal baru untuk Indonesia diakui oleh Mahkamah Agung. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar untuk diperkayanya lembaga-lembaga hukum dalam sistem di Indonesia yang tumbuh dalam praktek ini. Putusan Mahkamah Agung Reg. 131K/Pdt/1987 tertanggal 14 November 1988 telah memperkembangkan berbagai lembaga-lembaga baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena dalam praktek banyak dipergunakan sehari-hari di Indonesia, Pengadilan juga mengakui keabsahannya.

Dalam putusannya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut: “Bahwa walaupun Lembaga Leasing tidak diatur dalam KUHPerdata, namun dengan sistem terbuka yang dianut oleh KUHPerdata tersebut di mana terdapat asas Kebebasan Berkontrak, maka pihak-pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata. Jadi Mahkamah Agung secara tegas mendukung adanya asas kebebasan berkontrak. Segala perjanjian yang tidak dilarang adalah diperbolehkan.

Syarat Sahnya Perjanjian:

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu sebagai berikut :

Kesepakatan mereka yang mengikat diri, Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 unsur di bawah ini, yaitu :

Unsur paksaan (dwang)

Unsur kekeliruan (dwaling)

Unsur penipuan (bedrog)

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Suatu hal tertentu, ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Suatu sebab yang halal, mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

4. Saat Lahirnya Perjanjian

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :

Kesempatan penarikan kembali penawaran.

Penentuan resiko.

Saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa.

Menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Salah satu teori yang digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yakni : Teori Pernyataan (Uitings Theorie). Menurut teori ini perjanjian telah ada/lahir saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akspetasinya.

5. Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian

- Pelaksanaan Perjanjian

Itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli.

Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

- Pembatalan Perjanjian

Suatu perjanjian dibatalkan oleh satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh satu pihak biasanya terjadi karena :

Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pihak pertama melihat adanya kemungkian pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara finansial tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti :

Terkait resolusi atau perintah pengadilan

Terlibat hukum

Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian.

B. Perjanjian Tidak Bernama (innominat kontrak)

Perjanjian yang belum diatur dalam UU dan belum diberi nama resmi

Perjanjian Campuran

Perjanjian yang didalamnya terkandung unsur dari berbagai perjanjian bernama lain

Perjanjian beli sewa

BOT (pemerintah dengan investor)

Contractus Sui Generis (Mempunyai Sifat Khusus)

Terkandung unsur dari perjanjian lain tapi sudah bercampur sedemikian rupa sehingga memberikan karakter yang khas.Masyarakat yang terus berkembang menyebabkan perjanjian tak bernama semakin banyak.

2.3 Dasar hukum perjanjian Innominat, Kontrak dan Menafsirkan Kontrak

Di luar KUHPer dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, dan lain sebaginya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat maupun innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.

Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 memberikan definisi leasing, yaitu:

“Sewa-guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Lembaga Leasing

Lembaga Leasing merupakan suatu hal baru untuk Indonesia diakui oleh Mahkamah Agung. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar untuk diperkayanya lembaga-lembaga hukum dalam sistem di Indonesia yang tumbuh dalam praktek ini.

Putusan Mahkamah Agung Reg. 131K/Pdt/1987 tertanggal 14 November 1988 telah memperkembangkan berbagai lembaga-lembaga baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena dalam praktek banyak dipergunakan sehari-hari di Indonesia, Pengadilan juga mengakui keabsahannya.

Dalam putusannya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa walaupun Lembaga Leasing tidak diatur dalam KUHPerdata, namun dengan sistem terbuka yang dianut oleh KUHPerdata tersebut di mana terdapat asas Kebebasan Berkontrak, maka pihak-pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata “; Jadi Mahkamah Agung secara tegas mendukung adanya asas kebebasan berkontrak. Segala perjanjian yang tidak dilarang adalah diperbolehkan.

• Kontrak hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.

• Fase yang harus dilalui :

– Fase Pra Contractual : Fase Negosiasi antara kedua belah pihak, tawar menawar, demand and supply.

– Fase Contractual : Fase Kesepakatan- pemenuhan syarat sahnya contract-pelaksanaan prestasi-berakhirnya contract.

– Fase Post Contractual : Fase Garansi, pemeliharaan, jaminan cacat tersembunyi dan tuntutan pihak ke tiga ( vrijwaring ).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian untung-untungan yaitu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Misalnya perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, dan perjudian.

Perjanjian pemberian kuasa yaitu perjanjian yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa tersebut. Macam-macam dari perjanjian tersebut meliputi akta umum, surat di bawah tangan, lisan, diam-diam, cuma-cuma, kata khusus, dan umum. Sedangkan berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata.

Perjanjian penanggungan yaitu persetujuan dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Perjanjian ini bersifat accesoir (tambahan) dan cara berakhirnya diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata.

Perjanjian perdamaian yaitu perjanjian dimana kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Adapun orang yang tidak boleh melakukan perjanjian ini yaitu wali dan pengampu, dan kepala-kepala daerah dan kepala lembaga-lembaga umum.

DAFTAR PUSTAKA

Salim. 2009. Hukum Kontak:Teori dan Teknik Penyusunan Konrak. Jakarta: Sinar Grafika

Subekti. 2003. Pokok- Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa

Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramitha

Subekti. 1989. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti

Aneka Macam Perjanjian Meliputi Nominat & Innominat

Sabtu, 28 Juli 2018

Aneka Macam Perjanjian Meliputi Nominat & Innominat

2 komentar: